Kadishub Sulsel: Larangan Mudik Lebaran masih menunggu Juknis dari Kemenhub

Makassar – Pemerintah tengah mensosialisasikan larangan mudik atau balik kampung pada Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah tahun ini.

Melalui surat edaran menteri Perhubungan, pemerintah menyiapkan penyekatan wilayah mudik. Alhasil seluruh moda transportasi dilarang beroperasi, baik Kereta Api, Kapal Laut, Pesawat, Bus hingga angkutan umum lainnya. Semua dilakukan dengan alasan demi memutus mata rantai covid-19.

Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Muhammad Arafah mengatakan, pihaknya saat ini tengah menunggu petunjuk teknis (juknis) dari kementerian perhubungan (Kemenhub) untuk implementasi aturan tersebut.

“(Juknis) belum sampai ke kita cuma rilis dari humasnya Kemenhub itu mudik ditiadakan, nah untuk implementasi di daerah antar kabupaten itu berarti kita akan lakukan penyekatan. Penyekatan itu titik tumpunya ada di dinas perhubungan pemda setempat masing-masing,” tutur Arafah, Minggu (11/4/2021).

Sesuai rilis yang beredar, Arafah mengatakan pemberlakuannya nanti pada tangga 6 sampai 17 Mei 2021.

“Jadi selama belum diberlakukan tak ada pemeriksaan di batas-batas daerah, nanti tanggal 6-17 itu berlaku, tapi selama ini sejumlah titik tetap berlaku pemeriksaan, seperti di Bandara dan Pelabuhan,” paparnya.

Arafah melanjutkan, pemberlakuan mudik itu bukan berarti membatasi aktifitas seluruh masyarakat, tetapi ada pengecualian bagi masyarakat dengan kepentingan tertentu, dalam artian dalam kondisi mendesak.

Maka yang dibolehkan yakni pelaku distribusi logistik, urusan pekerjaan, perjalanan dinas, kunjungan sakit atau duka, serta ibu hamil dan bersalin.

“Caranya itu melihat apakah dia mudik atau apalah namanya, itu pertama keluar dari wilayah dia harus membuktikan surat izin. kalau dia masyarakat biasa melalui surat yang ditandatangani RT dan RW setempat,” jelasnya.

“Dalam surat itu tertuang kepentingannya apa. Termasuk ASN, TNI, Polri yang diberikan surat tugas, kemudian petugas kesehatan, ambulance, masyarakat yang mau ke daerah dengan kepentingan, misalnya adek mau melahirkan, ada keluarga meninggal itu minimal kalau bersalin 2 pendamping kalau berobat 1 pendamping begitu,” sambungnya.

Hanya saja untuk saat ini pihaknya masih menunggu juknis dari pemerintah pusat untuk selanjutnya dibuatkan pergub atas hasil keputusan rapat bersama stakeholder terkait.

“Kita nanti perlu pergub dulu itu. Kemudian teman-teman dirlantas juga sudah ada penyekatan di beberapa titik. Kalau dari sisi Korlantas itu kan sudah ada,” bebernya.

Lebih jauh kata Arafah, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Satpol-pp untuk keamanan di lokasi titik pemeriksaan nantinya, sekaligus telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan surat keterangan nantinya.

“Masih akan ada rapat lagi dan di situ kita tetapkan, karena masih lama juga tanggal 6 Mei, masih bisa diputuskan nanti,” tutupnya. (*)

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d blogger menyukai ini: